Laporan Pertanggungjwaban Ketua Umum Pertuni Masa Bakti 2009-2014

/>/> Untuk membaca Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Masa Bakti 2009-2014, silakan unduh
LPJ KU 2014.rar />

Aria Indrawati – – 1 dari 7 Calon Ketua Umum Pertuni Masa Bakti 2014-2019

Profil I. Indformasi pribadi. Nama: Aria Indrawati TTL: Surabaya, 29 Januari 1965 Pendidikan: Sarjana Hukum Pekerjaan: pekerja sosial profesional bidang konselor bimbingan karir, praktisi bidang hubungan masyarakat, penulis artikel untuk media on line Hobby: Membaca, menulis, melakukan perjalanan, dan olahraga. Motto: Hidupku adalah tanggungjawabku, Banyak memberi banyak mendapat. Pandangan tentang kepemimpinan dan pemimpin: Kepemimpinan adalah seni mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan bersama; Kepemimpinan adalah sebuah proses belajar dan bekerja tanpa akhir; Pemimpin adalah orang yang melakukan apa yang dikatakan; Pemimpin memberi contoh; Dalam bekerja, pemimpin berorientasi pada kepentingan rakyat/masyarakat yang dipimpinnya; Pemimpin memiliki kemampuan untuk menyemangati diri sendiri dan orang lain, dan tahu bagaimana mengatasi masalah serta n tantangan yang dihadapi; Pemimpin harus memiliki integritas, dedikasi, kejujuran, motivasi, dan kreativitas untuk terus berinovasi; Pemimpin harus yakin bahwa tak ada satu hal pun yang terjadi tanpa ijinNya, termasuk jika ia dipercaya menjadi pemimpin, itu juga karena Sang Maha Memimpin mengijinkan ia menjadi pemimpin, olehkarenanya pemimpin akan senantiasa membangun relasi dengan Sang Maha Pencipta, dan terus meningkatkan kapasitas spiritualnya. II. Latar Belakang Berkarir Sebagai Pengurus Pertuni. A.danya kegelisahan yang luar biasa saat mengetahui ada banyak tunanetra tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah, ini berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia tunanetra , tunanetra tidak mampu bersaing di masyarakat, terpinggirkan, tertinggal dan ditinggalkan. Tunanetra tidak berdaya secara ekonomi, berada di garis kemiskinan, dan sering menjadi obyek kebijakan yang salah, perlakuan diskriminasi, dan hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya. Tunanetra juga hidup dalam stigma negatif masyarakat, dan karena stigma negatif itu terus dikatakan pada mereka, tanpa mereka sadari mereka membenarkan stigma itu. Menyadari situasi ini, saya merasa/yakin pasti ada yang kurang atau bahkan tidak beres/salah dengan negeri ini. Sebagai tunanetra yang mendapatkan kesempatan menikmati pendidikan berkualitas, yang juga mengalami banyak perlakuan diskriminasi terutama saat menempuh pendidikan dan saat mulai bekerja, saya merasa bertanggungjawab/memiliki kewajiban untuk berperan memperbaiki segala situasi yang tidak baik/kurang baik yang dialami tunanetra di Indonesia. Perlakuan diskriminasi yang saya alami telah menjadi / saya konversi menjadi energi untuk bekerja, berjuang, meningkatkan kualitas hidup tunanetra di Indonesia. Untuk memperjuangkan hal tersebut, saya memilih bekerja sama dengan organisasi, tempat saya bergabung dan menyatukan energi. Dan untuk itu saya pilih Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) yang telah terbukti sejak tahun 1966 memperjuangkan kepentingan tunanetra di Indonesia. III Pengalaman berkarir sebagai pengurus Pertuni. A. Aktif di Pertuni Jawa Tengah. Dilantik sebagai anggota Pertuni pada tahun 1994 bersamaan dengan penyelenggaraan musyawarah daerah Pertuni Jawa Tengah di Semarang. Di tahun yang sama – 1994 – diangkat sebagai pengurus Pertuni Jawa Tengah, sebagai Wakil Ketua I, membidangi hubungan antar lembaga dan pembinaan cabang selama satu periode, hingga tahun 1999. Kontribusi penting saat menjadi pengurus di Pertuni Daerah Jawa Tengah antara lain adalah: Melakukan konsolidasi pengurus dan membangun Pertuni Jawa Tengah sebagai organisasi yang lebih modern. Hal ini dilakukan antara lain dengan mulai memanfaatkan teknologi komputer untuk kinerja sekretariat. berhasil melakukan pendekatan dan meyakinkan DPRD tingkat I Jawa Tengah melalui audiensi fraksi dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan komisi yang membidangi kesejahteraan sosial, sehingga Pertuni Jawa Tengah berhasil mendapatkan bantuan dana dari APBD sejak tahun 1996 secara rutin. Hal ini terus dilanjutkan dan dikembangkan oleh kepengurusan periode berikutnya. Dengan bantuan dana rutin tersebut Pertuni Daerah Jawa Tengah memiliki sumber dana untuk penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan di propinsi ini. Memperluas jaringan dengan pelbagai elemen di masyarakat, termasuk media massa, sehingga Pertuni Daerah Jawa Tengah mulai dikenal di masyarakat. Membangun komunikasi dengan lembaga pemerintah di tingkat propinsi untuk memberikan masukan pengembangan kebijakan yang lebih sensitif pada tunanetra di Jawa Tengah. B Karir di DPP Pertuni. Sejak tahun 2004 hingga 2014 menjabat sebagai Ketua III DPP Pertuni – selama dua periode, membidangi pengembangan program. Beberapa prestasi yang dicapai selama menjadi Ketua III DPP Pertuni adalah: Sejak tahun 2006 memimpin proyek kampanye peningkatan akses tunanetra ke pendidikan tinggi, kerja sama DPP Pertuni dan ICEVI – International Council of Education for People with Visual Impairment, yang dibiayai oleh The Nippon Foundation – bertajuk “higher education for students with visual impairment project”. Proyek ini telah bekerja di 9 kota, meliputi DKI Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Padang-Paya Kumbuh, Makasar dan Manado. Pada tahun 2014-2015, proyek ini juga akan menjangkau Martapura –Kalimantan Selatan. Melalui proyek ini, Pertuni berhasil meningkatkan jumlah tunanetra memasuki perguruan tinggi sebanyak 30 %. Indonesia dipilih sebagai negara pertama untuk merintis program kampanye ini; Dan karena keberhasilan proyek rintisan ini di Indonesia, ICEVI memutuskan untuk memperluas proyek ini di negara-negara lain di ASEAN. Beberapa kegiatan yang dilakukan melalui kampanye ini adalah: 1. Mendirikan pusat layanan untuk mahasiswa tunanetra di beberapa perguruan tinggi, yaitu UNJ Jakarta, Perpustakaan Kementerian pendidikan, Yayasan Mitra Netra jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Universitas Islam Negeri Jogjakarta, Universitas Negeri Surabaya, YAPTI Makasar. 2. Keberahsilan kampanye peningkatan akses tunanetra ke pendidikan tinggi juga mempermudah Pertuni melakukkan pendekatan ke Kementerian pendidikan. Pada tahun 2012, Ketua Umum Pertuni menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan untuk program dukungan bagi siswa penyandang disabilitas khususnya tunanetra. Dan nsaat ini Ketua III DPP Pertuni bersama Ketua Umum sedang mendampingi direktur jeneral pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan mengeluarkan peraturan menteri pendidikan tentang pelaksanaan pendidikan inklusif di perguruan tinggi. Ditargetkan peraturan menteri tersebut akan terbit pada bulan September 2014. 3. Menyelenggarakan pelatihan persiapan memasuki perguruan tinggi di medan, Payakumbuh, Makasar, Jogjakarta, Semarang dan Surabaya. Pelatihan ini telah memotivasi lebih dari seratus tunanetra siswa SMA untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 4. Menyelenggarakan seminar untuk mensosialisasikan pendidikan tinggi yang inklusif di Jakarta, Jogjakarta, Surabaya, Semarang dan Makasar. Di tahun 2014-2015 ini, kegiatan serupa akan dilaksanakan di Manado dan Martapura. Seminar ini dihadiri wakil-wakil perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. 5. Menyelenggarakan pertemuan mahasiswa tunanetra tingkat nasional – untuk pertama kali di indonesia – pada Oktober 2013. Pertemuan ini diikuti oleh 40 mahasiswa tunanetra dari 12 propinsi di Indonesia. Hadir sebagai pembicara antara lain Arnt Holte – Presiden World Blind Union dan Larry Campbell – pass President ICEVI. Hasil dari pertemuan ini antara lain adalah adanya inisiatif untuk mendirikan asosiasi mahasiswa tunanetra di Indonesia. 6. Mewakili Pertuni dalam pertemuan-pertemuan ICEVI di tingkat regional ASEAN untuk mendiskusikan perkembangan kegiatan kampanye akselerasi akses tunanetra ke pendidikan tinggi. Menyadari bahwa ada sebagian lembaga pendidikan tinggi yang berada di bawah koordinasi kementerian agama, Surat untuk permohonan audiensi juga disampaikan ke kementerian agama. Setelah melalui proses follow up selama lebih dari satu tahun, akhirnya Ketua III dapat bertemu dengan Dirjen Pendidikan Tinggi Islam, menyampaikan agar lembaga pendidikan Islam mulai dari tingkat dasar, menengah hingga pendidikan tinggi juga menerapkan sistem pendidikan inklusif. Sebagai tindak lanjut, Dirjen pendidikan tinggi Islam berencana mengeluarkan surat edaran, sebagai tahap awal sebelum keluarnya peraturan menteri agama tentang hal tersebut. Ketua III berkontribusi dengan memberikan masukan apa yang perlu disampaikan dalam surat edaran tersebut. Nilai tambah lain dari program kampanye akselerasi akses tunanetra ke pendidikan tinggi adalah, setiap kali program ini mengadakan kegiatan di daerah, senantiasa melibatkan Pertuni setempat. Hal ini menjadi salah satu bentuk pembinaan DPP Pertuni kepada Pertuni daerah setempat. Sejak tahun 2004 Menjadi penasehat untuk proyek low vision Pertuni yang didanai oleh CBM. Dan Sejak tahun 2012 mengkoordinatori proyek low vision tersebut. Di bawah koordinasi Pertuni, layanan low vision yang semula berada di bawah lembaga lain telah dikembangkan menjadi layanan yang lebih demokratis, yaitu berorientasi pada pilihan klien yang dilayani. Meski proyek low vision akan berakhir pada bulan September 2014, sebagai tunanetra yang juga menyandang low vision saya tetap berkomitmen memperjuangkan pengembangan layanan low vision, terutama di rumah sakit milik pemerintah. Hal ini telah mulai dilaksanakan saat saya memimpin delegasi DPP Pertuni beraudiensi dengan Menteri Kesehatan pada bulan Maret 2014. Pada pertemuan tersebut, delegasi DPP Pertuni menyampaikan agar layanan low vision ada sekurang-kurangnya di rumah sakit negeri tingkat kabupaten/kota, dan penyediaan alat bantu low vision menjadi bagian dari tanggungan sistem jaminan kesehatan nasional. Respon Menteri kesehatan sangat positif, dan berjanji akan memasukkan hal tersebut pada amandemen peraturan menteri kesehatan tentang jaminan kesehatan nasional. Pada tahun 2012, memimpin delegasi Pertuni yang terdiri dari 8 tunanetra untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan dan “disability inclusive development” di Nossal Institute – Universitas Melbourne, Australia. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengurus Pertuni dalam memimpin organisasi baik di tingkat nasional maupun propinsi. Pemilihan peserta dilakukan melalui proses seleksi oleh DPP Pertuni. Peserta terdiri dari Jimmy Triyanto dan Tantri Maharani dari DPD Jatim, Fandy Dawenan dan Mohamad Arifin dari DPD sulsel, Suryandaru dari DPD Jateng, Fareni Rosmeri dari Bandung, Irma Hikmayanti dari DPP. Dalam agenda-agenda penting DPP pertuni, peran yang saya lakukan adalah: 1. Anggota panitia pengarah Munas VI Pertuni 2004, bertanggungjawab menyelenggarakan forum perempuan. 2. Menjadi ketua panitia pengarah rakernas Pertuni tahun 2007. 3. Menjadi ketua panitia pengarah Munas VII Pertuni tahun 2009. 4. Menjadi anggota panitia pengarah rakernas Pertuni 2011. 5. Menjadi sekretaris Munas VIII Pertuni 2014. Dalam kegiatan keorganisasian, saya selalu mengedepankan proses kaderisasi, dengan mendorong pengurus yang lebih muda untuk menjalankan peran-peran penting dalam organisasi Pertuni. Hal ini saya lakukan, karena saya percaya “learning by doing” – belajar sambil/dengan cara melakukan adalah cara paling efektif membantu generasi muda tumbuh menjadi tunanetra, pengurus Pertuni yang lebih berkualitas. IV. Peran dalam gerakan disabilitas tingkat nasional. 1. Mewakili Pertuni dalam mendorong dan melakukan advokasi untuk ratifikasi konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas, yang akhirnya disahkan dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2011. 2. Mewakili Pertuni menjadi anggota tim penusun naskah RUU disabilitas sebagai domestikalisasi konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas. Naskah RUU tersebut telah diserahkan ke badan legislasi nasional, dan diharapkan dapat disahkan pada akhir September 2014. UU Disabilitas baru ini merupakan undang-undang hak asasi manusia, sehingga bersifat implementatif – dapat langsung diterapkan. Beberapa hal baru yang diatur dalam UU disabilitas ini antara lain akan adanya komisi nasional disabilitas indonesia KNDI, adanya mekanisme koordinasi di dalam pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah dalam pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas agar lebih efektif, adanya konsesi atau hak untuk mendapatkan potongan biaya di bidang-bidang tertentu guna membantu meringankan biaya hidup warga negara penyandang disabilitas. 3. Aktif dalam gerakan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi perempuan disabilitas baik melalui Pertuni maupun dengan kerja sama /berpartisipasi di organisasi perempuan disabilitas. V Peran di organisasi tingkat regional dan internasional. 1. Menjadi anggota regional executive commettee ICEVI Asia Timur – mewakili Pertuni – pada tahun 2010-2012 2. Menjadi anggota South East Asia executive – world Blind Union regional ASEAN, sejak 2013-2016. 3. Mewakili Indonesia pada Wrold Blind Union Asia Pacific sebagai contact person untuk isu low vision VI. Visi dan Misi Sebagai Calon Ketua Umum Pertuni Masa Bakti 2014-2019. Visi: Pertuni tumbuh menjadi organisasi modern, yang konsisten memperjuangkan aspirasi tunanetra guna peningkatan kualitas hidup mereka, pembela hak-hak tunanetra, baik di tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota. Tunanetra Indonesia menjadi sumber daya manusia yang cerdas, mandiri, dan dapat berperan di masyarakat yang inklusif. Misi. 1. Melakukan konsolidasi di tingkat DPP Pertuni guna pengembangan Pertuni menjadi organisasi modern, yang memahami isu-isu strategis di bidang disabilitas, dan siap menjadi partner pemerintah untuk pengembangan kebijakan yang menerapkan paradigma disability inclusive development, yang berorientasi pada pemenuhan hak penyandang disabilitas. 2. Melakukan pembinaan Pertuni daerah agar Pertuni Daerah yang ada memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai organisasi kemasyarakatan tunanetra penyalur aspirasi tunanetra serta tumbuh menjadi organisasi modern. 3. Melanjutkan dan mengembangkan langkah advokasi untuk: • Segera disahkannya RUU disabilitas menjadi undang—undang • Mengawal pelaksanaan Undang-Undang disabilitas baru tersebut guna penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di semua aspek kehidupan. 4. Memprioritaskan pembinaan daerah di wilayah Indonesia yang masih tertinggal, baik di Indonesia bagian barat, tengah maupun timur. 5. Menyelenggarakan program pemberdayaan ekonomi tunanetra melalui kerja sama dengan elemen masyarakat lain serta kementerian/lembaga pemerintah, agar tunanetra Indonesia tumbuh menjadi manusia yang berdaya secara ekonomi. 6. Melindungi tunanetra dari tindakan diskriminatif dengan melakukan advokasi jika trjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dialami tunanetra. Jika perlakuan diskriminasi ini terjadi di daerah, akan mendorong pengurus Pertuni daerah bersangkutan melakukan advokasi dengan melakukan bimbingan dan pendampingan. 7. Melanjutkan dan mengembangkan kaderisasi kepemimpinan di kalangan generasi muda tunanetra guna keberlanjutan perjuangan Pertuni. 8. Memprioritaskan program pemberdayaan perempuan tunanetra guna meningkatkan partisipasi perempuan tunanetra di masyarakat. 9. Memulai dukungan bagi penyandang MDVI – multy disabled visually impaired – penyadang tunanetra plus disabilitas lain. Dukungan tersebut diprioritaskan pada bidang pendidikan dan kemandirian hidup serta dukungan apa yang dapat dilakukan pada keluarga yang memiliki anggota keluarga MDVI. 10. Mendorong orang tua yang memiliki anak tunanetra untuk terhimpun dalam organisasi dan turut berperan menyuarakan, memperjuangkan dan membela hak-hak anak-anak tunanetra. 11. Menjalin kerja sama dengan organisasi disabilitas lain dan elemen masyarakat lain dalam perjuangan mencapai tujuan organisasi Pertuni. Visi dan misi ini akan dituangkan dalam program kerja DPP Pertuni, yang berpedomankan garis besar program Pertuni periode 2014-2019 yang akan disahkan dalam Munas VIII Pertuni. Menyadari peran strategis Pertuni sebagai salah satu organisasi disabilitas di Indonesia, menjadi Ketua Umum Pertuni merupakan tugas mulia. Menyadari bahwa Pertuni adalah wahana perjuangan tunanetra, maka, menjadi Ketua Umum Pertuni berarti memberi; Memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk memperjuangkan kepentingan tunanetra di Indonesia, agar tunanetra dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualitas sepanjang waktu. Contact: Mobile: 081511478478 Email: aria.indrawati@gmail.com

Usup Supendi – 1 dari 7 Calon Ketua Umum Pertuni Masa Bakti 2014-2019

I. IDENTITAS PRIBADI A. Nama: Usup Supendi B. Tempat tanggal lahir: Ciamis 14-8-1962 C. Pendidikan terakhir: SPG hingga berlanjut pada universitas terbuka yang tidak tuntas ( 7 semester ) D. Tempat tinggal permanen dengan alamat: PERUM Pura Arista blok R I no. 15 Kelurahan dan Kecamatan tajurhalang Kabupaten Bogor, Ponsel: 085781152240 / 081283114449 E. agama: Islam F. Pekerjaan: guru, maseur dan pelaku seni musik tradisional sunda. G. Partisipasi aktif dalam keorganisasian PERTUNI dan masyarakat:: 1. Menjadi anggota PERTUNI sejak tahun 1977 di Bandung Jawa Barat yang berlanjut pada Keterlibatan dalam kepengurusan PERTUNI cabang hingga berlanjut pada posisi selaku ketua: tahun 1987 S / D 1997 2. Keterlibatan dalam lingkup DPP PERTUNI sejak tahun 1997 S/ D 2009 dan DEPERPUS periode 2009-2014 dengan posisi-posisi: a. K. biro mental / spiritual dan penyuluhan anggota hingga berlanjut pada kaderisasi selaku asisten khusus ketua umum ( tahun 1997-1999) b. K, biro mental / spiritual dan bantuan sosial hingga berlanjut pada posisi selaku SEKJEN ( tahun 1999-2004 c. Ketua II yang berlanjut pada PJS SEKJEN dan berlanjut pula pada SEKJEN definitif ( tahun 2004-2009) d. Sekretaris merangkap anggota Deperpus periode 2009-2014 e. Salahsatu kontribusi kongkrit kepada DPP PERTUNI yaitu: dana sebesar Rp 50.000.000 yang diterima oleh DPP dari Mandala airlains sebagai konfensasi akibat kasus penolakan seorang penumpang tunanetra tanpa pendamping atas nama saya sendiri ( Usup Supendi ) pada tanggal 30 September tahun 2000. 3. Keterlibatan di luar keorganisasian PERTUNI baik yang telah maupun tengah dialami: a. Terlibat aktif dalam kepengurusan OSIS hingga berlanjut pada posisi selaku ketua, saat mengikuti pendidikan secara integratif di SPGN II Citarum Bandung JABAR dan di Kelaten JATENG tahun 1979-1982 b. Terlibat aktif selaku Koordinator mental / spiritual pada lingkungan masyarakat sesuai alamat domisili sebagaimana tercantum di atas, yaitu tingkat RW periode 2003-2005 c. Ketua Natonal paralympic comite Indonesia ( NPCI ) cabang Kota Depok periode 2005-2010 dan berlanjut pada periode 2010-2015 d. SEKJEN PERTAPI 2012-2014 e. Ketua umum yayasan Tunanetra Santika Karya di Bogor. II. Prinsip yang menjadi pemacu dan pemicu niatan BALON A. Memelihara / mempertahankan / meningkatkan keberhasilan yang telah diraih oleh DPP periode 2009-2014, antara lain: 1. Meningkatnya jumlah DPD dan DPC PERTUNI di seluruh Indonesia dimana Pada tahun 2009 ( awal periode kepengurusan) berjumlah 28 DPD dan 146 DPC, sedangkan pada tahun 2014 berjumlah 32 DPD dan 202 DPC 2. Adanya perhatian DPP untuk memberi bantuan stimulan baik kepada daerah-daerah maupun cabang-cabang yang menyelenggarakan kegiatan PERTUNI 3. Semakin meningkatnya hubungan komunikasi dan kemitraan PERTUNI dengan berbagai lembaga baik pemerintah maupun suasta, baik dalam maupun luar negeri 4. Pemberdayaan terhadap beberapa orang aktifis tunanetra di bawah naungan PERTUNI dalam mengikuti pelatihan di luar negeri 5. Berdirinya Asosiasi Mahasiswa Tunanetra Indonesia ( AMASTI) dibawah koordinasi DPP PERTUNI 6. meningkatnya perhatian PERTUNI terhadap keluarga dari tunanetra yang ditandai dengan pemberian beasiswa kepada mereka 7. Keseriusan DPP terhadap upaya peningkatan SDM pengurus dan anggota PERTUNI yang ditandai dengan kegiatan pelatihan computer bicara walau belum seluruh daerah binaannya terjangkau 8. meningkatnya intensitas kegiatan DPP baik di dalam maupun di luar sekretariat yang mengarah pada keberlangsungan dan / atau kemajuan organisasi 9. Kepiawaian para personil DPP dalam mengakses internet dan mengoprasikan computer, mendukung cara kerja pengurus lebih kearah mandiri serta koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan tetap berlangsung sekalipun intensitas kehadiran pengurus secara fisik di sekretariat agak berkurang 10. Meningkatnya jumlah belangko KTAP yang dikeluarkan, dimana pada tahun 2014 berjumlah.. 11. meningkatnya besaran dana abadi, dari tahun 2009 ( awal periode kepengurusan) sebesar = Rp 200.000.000 dan tahun 2014 ( akhir periode kepengurusan ) = Rp 400.000.000 B. Prioritas program ( hal-hal yang masih perlu diperhatikan, dilanjutkan / ditingkatkan dan / atau disempurnakan oleh DPP periode 2014-2019 ) 1. Tetap mengakomodir kepentingan-kepentingan DEPERPUS sebagai mitra kerja DPP, dengan dilandasi komitmen untuk saling menghormati dan memahami atas posisi tugas dan tanggungjawab masing-masing pada dua lembaga tersebut. 2. Mengupayakan Keseimbangan penguatan organisasi antara eksternal dan internal PERTUNI. Artinya: dengan semakin diakuinya eksistensi PERTUNI oleh masyarakat baik nasional maupun internasional, akan diimbangi dengan keseriusan upaya peningkatan Pembinaan / pemberdayaan daerah dan cabang, sehingga keberlangsungan PERTUNI di masa-masa mendatang memiliki kualitas dan kuantitas yang seimbang baik secara eksternal maupun internal organisasi yaitu pusat, daerah-daerah dan cabang-cabangnya yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. 3. Mendorong masing-masing personil DPP agar berupaya untuk lebih memahami tentang eksistensi PERTUNI secara utuh dengan dilandasi kesadaran bahwa: DPP adalah panutan bagi seluruh anggota dan segenap unsur kepengurusan di bawahnya. 4. Menerbitkan Peraturan organisasi yang mengatur terhadap hal-hal yang tidak dan / atau belum cukup diatur dalam anggaran rumahtangga yang telah diamandir pada MUNAS kali ini, dengan tidak menyimpang baik dari anggaran dasar maupun anggaran rumahtangga tersebut. 5. Mengkoordinir pelaksanaan Update data bes keanggotaan dan lain-lain secara intensif agar PERTUNI memiliki data yang akurat / falid dan dapat dipertanggungjawabkan. 6. Meningkatkan penyediaan bea siswa serta Menyempurnakan pendistribusiannyakepada keluarga tunanetra agar hasil perjuangan organisasi ini dapat dinikmati secara lebih adil, merata dan tepat sasaran. 7. Meningkatkan keseriusan perhatian pengurus terhadap pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan asset-asset organisasi baik finansial maupun nonfinansial kearah yang lebih tepat guna dan hasil guna, sehingga kiprah juang PERTUNI di masa-masa mendatang dapat lebih mandiri dalam segala bentuk kegiatan. III. Kesan dan pesan 1. Walaupun seluruh paparan di atas tersaji dengan sangat sederhana sesuai fotensi dan kemampuan individu, namun saya tetap berharap agar setidak-tidaknya paparan tersebut dapat berfungsi sebagai masukan bagi siapapun yang akan tampil selaku ketua umum PERTUNI masabakti 2014-2019. 2. Kesediaan saya menjadi bakal calon / calon ketua umum bukan karena terdorong ambisi, melainkan bertujuan untuk: memenuhi janji kepada rekan-rekan yang mengusulkan nama saya pada tahun 2009, beribadah dan uji konfetensi. Oleh karena itu, apabila terpilih insya Allah saya terima sebagai amanah Ilahi yang turun melalui tangan-tangan peserta MUNAS dengan harapan semoga senantiasa dibarengi kekuatanNYA demi kemaslahatan baik PERTUNI khususnya maupun seluruh kaum tunanetra Indonesia pada umumnya. Sebaliknya apabila tidak terpilihpun saya bersyukur dengan dilandasi kesadaran bahwa: masih banyak figur bakal calon / Calon ketua umum yang kualitas indifidunya jauh melebihi segalanya di atas saya. 3. Siapapun yang terpilih nantinya, marilah kita dukung bersama dengan penuh keseriusan serta dilandasi ikhlas berjuang demi kemaslahatan PERTUNI yang kita cintai bersama. Daya upaya kita sebagai insan hanya terbatas pada kemauan yang ditempuh melalui perjuangan dan do’a, tercapai atau tidaknya hanya Ilahi yang menentukan segalanya.

Bayu Iwan Yulianto – 1 dari 7 Calon Ketua Umum Pertuni Masa Bakti 2014-

2019 Nama : Bayu Iwan Yulianto Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 4 Juli 1993 Pendidikan terakhir : SLTA Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Agama : Islam Telepon dan Email : 0816 1322 647, bayu.liant@yahoo.com Pengalaman Dalam Organisasi Pertuni : 1. Sekretaris cabang Pertuni Kabupaten Pemalang tahun 1995-2000; 2. Anggota Depercab Pertuni Kabupaten pemalang, Tahun 2000-2001; 3. Ketua I DPD Pertuni DKI Jakarta, Tahun 2001-2006 4. Ketua DPD Pertuni DKI Jakarta, Tahun 2006-2011. 5. Sekretaris jenderal DPP Pertuni, Tahun 2009-2011. 6. Kepala Departemen kesehatan Dan kesejahteraan Keluarga DPP Pertuni, tahun 2012-2014. Kontribusi : 1. Memprakarsai MOU antara Pertuni DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, untuk program JPK GAKIN bagi tunanetra anggota Pertuni, sehingga memperoleh layanan kesehatan gratis diseluruh Rumah Sakit se-Jakarta. 2. Berperan serta aktif membawa serta Pertuni dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009 dan 2010. 3. Aktif menyampaikan informasi dan sosialisasi perihal Pertuni berikut program starategisnya melalui siaran diberbagai media. 4. Membawa Pertuni Provinsi DKI Jakarta sebagai DPD Pertuni terbaik dalam penilaian DPP Pertuni Tahun 2009. Pengalaman berkecimpung digerakan disabilitas secara umum : 1. Berperan serta aktif sebagai anggota Tim Perumus Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tentang Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Furqon Hidayat – 1 dari 7 Calon Ketua Umum Pertuni Masa Bakti 2014-2019

BIODATA: Nama : Furqon Hidayat,S.Pd Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 12 Juli 1973 Alamat : Jl. Bunga Rampai IV Gang V No.257 RT.013 RW.09 Kelurahan Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur Pendidikan terakhir : S-1, Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan Luar Biasa Pekerjaan : Pengajar Dan Wiraswasta Telepon & Email : 0813 853 963 10, furqonhidayat.25@gmail.com Pengalaman di Pertuni : 1. Ketua Departemen Hukum Dan Advokasi 2004-2006 2. Ketua Departemen pendidikan Dan rehabilitasi 2006-2009; 3. Ketua Departemen pemberdayaan Daerah Dan Cabang 2009-2014. Kontribusi Yang diberikan : 1. Mengembangkan Jaringan Pertuni menjadi semakin luas; 2. Memberikan pembinaan daerah dan cabang secara berkala; 3. Mengupayakan pertambahan jumlah beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa tunanetra; Pengalaman berkecimpung digerakan disabilitas secara umum : 1. Menjadi Panitia Hipenca Tahun 2009; 2. Menjadi pengurus Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Tahun 2004-2009; Visi dan Misi terhadap Pertuni : Memajukan Pertuni secara menyeluruh mulai dari Pertuni Pusat, Pertuni Daerah dan Pertuni Cabang serta menghilangkan kesenjangan antara masing-masing jenjang dalam hal tingkat kemajuannya.

Saharudin Daming – 1 dari 7 Calon Ketua Umum Pertuni Masa Bakti 2014-2019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP DATA PRIBADI Nama : DR. SAHARUDDIN DAMING. SH.MH. Nama Panggilan : Andi Tempat/tanggal lahir : Pare-Pare , 28 Mei 1968. Telepon : 081384324321/085280888900/085888162020 Agama : Islam Kewarganegaraan : Indonesia LATAR BELAKANG PENDIDIKAN 1980 Tamat SD 23 Pare Pare 1985 Tamat SMPLB Yapti Makassar 1988 Tamat SMA Datuk Ribandang Makassar 1994 Tamat Strata 1 (S1) Fak Hukum Univ. Hasanuddin Makassar 2002 Tamat Strata 2 (S2) Program Pasca Sarjana Univ. Hasanuddin Makassar 2009 Tamat Strata 3 (S3) Program Pasca Sarjana Univ. Hasanuddin Makassar PENGALAMAN PEKERJAAN Saat ini Sebagai Advokat, Konsultan Hukum, Akademisi, Traineer, Narasumber dalam berbagai seminar, workshop diskusi dll, Komentator, Penulis buku dan Artikel. 2007 – 2012 Komisioner Komnas HAM , Subkom Pendidikan dan Penyuluhan 2005-2007 Penasehat Ahli Pemerintah Prov. Sulsel, khususnya dalam bidang hukum dan disabilitas PENGALAMAN ORGANISASI Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM): Taruna Melati 1, Taruna Melati 2 dan Pelatihan Instruktur. Pemuda Muhammadiyah (PM): Pelatihan Darul Arkam Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia : Basic Training Dewan Pengurus Pertuni Daerah (DPD) Sulsel, Ketua: 1994-1999, dan 1999- 2005 Sekretaris Umum Dewan Pengurus Yayasan pembinaan Tunanetra Indonesia (YAPTI) Makassar 2006 -2012 Ketua Dewan Pembina YAPTI Makassar 2012- Sampai Sekarang Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPD PPCI Sulsel. 1995- 2005 Dewan Pengurus Badan Pembina Olahraga Cacat (BPOC) Sulsel, Ketua 2000-2005 dan 2005-2011 Direktur Jaringan Pemilu Akses Penyandang Disabilitas Sulsel 2003-2006 Direktur Forum Advokasi dan Penyadaran Hak Penyandang Disabilitas Sulsel 2006-2008 Wakil Ketua Komisi Hukum KONI Prov Sulsel 2006-2010 Ketua Umum Panitia Pelaksana Pekan Olahraga Penyandang Cacat Daerah (PORCADA) 1 Sulsel 2006 di Kabupaten Bone . Ketua Umum Panitia Pelaksana Pekan Olahraga Penyandang Cacat Daerah (PORCADA) 2 Sulsel 2010 di Kabupaten Pangkep. Ketua Kontingen Sulsel dalam Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS) 2004 di Palembang Sumatera Selatan. Ketua Kontingen Sulsel dalam Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS) 2008 di Samarinda Kalimantan Timur Ketua Departemen Hukum Dewan Pengurus Pusat BPOC 2004-2008 Ketua Departemen Hukum dan Advokasi DPP PERTUNI 2005- Sampai sekarang Penasehat Pemilu Akses (PPUA) Pusat 2008 – Sampai Sekarang Panitia Peringatan Hari Internasional Penyandang Disabilitas Tingkat Nasional, 2008-2012, anggota Anggota Kelompok Kerja Upaya Kesejahteraan Penyandang Disabilitas , 2008-2013. Ketua Steering Committee Penyusunan RUU Disabilitas Tahun 2013 – 2014. PENGALAMAN LAIN 1994 Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan 1995 Lembaga Bantuan Hukum Makassar , Aktifis 1999-2009 Direktur Pemulihan Keberdayaan Masyarakat (PKM) 2012 - Saat ini Anggota Dewan Pakar Pusat HAM Islam (PUSHAMI). 2013 – Saat ini Anggota Komisi Hukum dan HAM Dewan Pengurus KAHMI Pusat. SEJARAH KETUNANETRAAN Terlahir dalam keadaan normal , namun usia 2 tahun mengalami step (mata tinggi) yang berdampak pada penurunan daya penglihatan. Pada usia 10 Tahun dokter menganjurkan untuk menggunakan kacamata tapi tak dihiraukan karena malu apabila nanti diledek teman. Ditahun 1979 mata kanan mulai diserang katarak yang makiin lama semakin membesar hingga menutupi penglihatan. Tahun 1980 mata kiri juga mendapat giliran serangan katarak. Pada pertengahan 1980 baru dilakukan penanganan medis dalam bentuk operasi pada kedua mata, penghilangan katarak berhasil namun gagal memulihkan penglihatan. Dan akhirnya menjadi tunanetra dalam usia 15 tahun .

Eka Setiawan – 1 dari 7 Calon Ketua Umum Pertuni Masa Bakti 2014-2019

PROFIL PRIBADI 1. Biodata/identitas diri : Nama : Eka Setiawan Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 3 Mei 1971 Agama : Islam Alamat : Jl. T. Rt. 010 Rw. 003 no. 2A Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat Pendidikan terakhir : S.Pd IKIP Negeri Jakarta Pekerjaan : Guru/Karyawan Yayasan Kartika Destarata 2. Karier sebagai Pengurus PERTUNI : - Pengurus PERTUNI Kota Bandung tahun 1989 – 1992 - Pengurus (Sekretaris Daerah) DPD PERTUNI DKI Jakarta masa bakti tahun 1995-2000 - Ketua DEPERCAB PERTUNI Jakarta Pusat masa bakti tahun 2002 - 2007 - Pengurus (Sekretaris Daerah) DPD PERTUNI DKI Jakarta masa bakti tahun 2006 -2011 - Ketua Daerah DPD PERTUNI DKI Jakarta masa bakti tahun 2011 – 2016. Kontribusi :Sesuai dengan jabatan di jajaran kepengurusan, secara optimal menjalankan tugas untuk melaksanakan program kerja yang diamanatkan oleh MUSCAB dan atau MUSDA. 3. Pengalaman berkecimpung digerakan Disabilitas secara umum.Saya hanya menjadikan PERTUNI dan lembaga tempat saya bekerja sebagai sarana/wadah penyalur semangat dan atau gerakan perjuangan Disabilitas. Sampai dengan saat ini saya belum atau tidak termasuk kedalam Penyandang Disabilitas yang gemar mendirikan/membangun organisasi baru. Hemat saya, mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peranPERTUNI sebagai organisasi kemasyarakatan Tunanetra Indonesia, jauh lebih efektif dalam penyelenggaraan perjuangan Disabilitas Netra Indonesia untuk mewujudkan tujuan institusionalnya. 4. Visi - misi tentang PERTUNI khususnya dan perjuangan serta kehidupan Tunanetra di Indonesia secara umum. - Visi PERTUNI : Tunanetra Indonesia harus menjadi warga negara seutuhnya yang berkehidupan dan berpenghidupan tanpa diskriminasi di segala aspek dalam berbangsa dan bernegara. - Misi PERTUNI: Berjuang untuk menciptakan iklim kehidupan yang inklusifkondusif bagi Tunanetra Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan dan penghidupannya. - Menjadikan Indonesia sebagai Negara pihak yang menyelenggarakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengarus utamakan perlindungan hak-hak Disabilitas sebagai prioritas program pembangunan. Jakarta, 10 Juli 2014 Eka Setiawan, S.Pd