Aria Indrawati – – 1 dari 7 Calon Ketua Umum Pertuni Masa Bakti 2014-2019

Profil I. Indformasi pribadi. Nama: Aria Indrawati TTL: Surabaya, 29 Januari 1965 Pendidikan: Sarjana Hukum Pekerjaan: pekerja sosial profesional bidang konselor bimbingan karir, praktisi bidang hubungan masyarakat, penulis artikel untuk media on line Hobby: Membaca, menulis, melakukan perjalanan, dan olahraga. Motto: Hidupku adalah tanggungjawabku, Banyak memberi banyak mendapat. Pandangan tentang kepemimpinan dan pemimpin: Kepemimpinan adalah seni mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan bersama; Kepemimpinan adalah sebuah proses belajar dan bekerja tanpa akhir; Pemimpin adalah orang yang melakukan apa yang dikatakan; Pemimpin memberi contoh; Dalam bekerja, pemimpin berorientasi pada kepentingan rakyat/masyarakat yang dipimpinnya; Pemimpin memiliki kemampuan untuk menyemangati diri sendiri dan orang lain, dan tahu bagaimana mengatasi masalah serta n tantangan yang dihadapi; Pemimpin harus memiliki integritas, dedikasi, kejujuran, motivasi, dan kreativitas untuk terus berinovasi; Pemimpin harus yakin bahwa tak ada satu hal pun yang terjadi tanpa ijinNya, termasuk jika ia dipercaya menjadi pemimpin, itu juga karena Sang Maha Memimpin mengijinkan ia menjadi pemimpin, olehkarenanya pemimpin akan senantiasa membangun relasi dengan Sang Maha Pencipta, dan terus meningkatkan kapasitas spiritualnya. II. Latar Belakang Berkarir Sebagai Pengurus Pertuni. A.danya kegelisahan yang luar biasa saat mengetahui ada banyak tunanetra tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah, ini berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia tunanetra , tunanetra tidak mampu bersaing di masyarakat, terpinggirkan, tertinggal dan ditinggalkan. Tunanetra tidak berdaya secara ekonomi, berada di garis kemiskinan, dan sering menjadi obyek kebijakan yang salah, perlakuan diskriminasi, dan hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya. Tunanetra juga hidup dalam stigma negatif masyarakat, dan karena stigma negatif itu terus dikatakan pada mereka, tanpa mereka sadari mereka membenarkan stigma itu. Menyadari situasi ini, saya merasa/yakin pasti ada yang kurang atau bahkan tidak beres/salah dengan negeri ini. Sebagai tunanetra yang mendapatkan kesempatan menikmati pendidikan berkualitas, yang juga mengalami banyak perlakuan diskriminasi terutama saat menempuh pendidikan dan saat mulai bekerja, saya merasa bertanggungjawab/memiliki kewajiban untuk berperan memperbaiki segala situasi yang tidak baik/kurang baik yang dialami tunanetra di Indonesia. Perlakuan diskriminasi yang saya alami telah menjadi / saya konversi menjadi energi untuk bekerja, berjuang, meningkatkan kualitas hidup tunanetra di Indonesia. Untuk memperjuangkan hal tersebut, saya memilih bekerja sama dengan organisasi, tempat saya bergabung dan menyatukan energi. Dan untuk itu saya pilih Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) yang telah terbukti sejak tahun 1966 memperjuangkan kepentingan tunanetra di Indonesia. III Pengalaman berkarir sebagai pengurus Pertuni. A. Aktif di Pertuni Jawa Tengah. Dilantik sebagai anggota Pertuni pada tahun 1994 bersamaan dengan penyelenggaraan musyawarah daerah Pertuni Jawa Tengah di Semarang. Di tahun yang sama – 1994 – diangkat sebagai pengurus Pertuni Jawa Tengah, sebagai Wakil Ketua I, membidangi hubungan antar lembaga dan pembinaan cabang selama satu periode, hingga tahun 1999. Kontribusi penting saat menjadi pengurus di Pertuni Daerah Jawa Tengah antara lain adalah: Melakukan konsolidasi pengurus dan membangun Pertuni Jawa Tengah sebagai organisasi yang lebih modern. Hal ini dilakukan antara lain dengan mulai memanfaatkan teknologi komputer untuk kinerja sekretariat. berhasil melakukan pendekatan dan meyakinkan DPRD tingkat I Jawa Tengah melalui audiensi fraksi dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan komisi yang membidangi kesejahteraan sosial, sehingga Pertuni Jawa Tengah berhasil mendapatkan bantuan dana dari APBD sejak tahun 1996 secara rutin. Hal ini terus dilanjutkan dan dikembangkan oleh kepengurusan periode berikutnya. Dengan bantuan dana rutin tersebut Pertuni Daerah Jawa Tengah memiliki sumber dana untuk penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan di propinsi ini. Memperluas jaringan dengan pelbagai elemen di masyarakat, termasuk media massa, sehingga Pertuni Daerah Jawa Tengah mulai dikenal di masyarakat. Membangun komunikasi dengan lembaga pemerintah di tingkat propinsi untuk memberikan masukan pengembangan kebijakan yang lebih sensitif pada tunanetra di Jawa Tengah. B Karir di DPP Pertuni. Sejak tahun 2004 hingga 2014 menjabat sebagai Ketua III DPP Pertuni – selama dua periode, membidangi pengembangan program. Beberapa prestasi yang dicapai selama menjadi Ketua III DPP Pertuni adalah: Sejak tahun 2006 memimpin proyek kampanye peningkatan akses tunanetra ke pendidikan tinggi, kerja sama DPP Pertuni dan ICEVI – International Council of Education for People with Visual Impairment, yang dibiayai oleh The Nippon Foundation – bertajuk “higher education for students with visual impairment project”. Proyek ini telah bekerja di 9 kota, meliputi DKI Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Padang-Paya Kumbuh, Makasar dan Manado. Pada tahun 2014-2015, proyek ini juga akan menjangkau Martapura –Kalimantan Selatan. Melalui proyek ini, Pertuni berhasil meningkatkan jumlah tunanetra memasuki perguruan tinggi sebanyak 30 %. Indonesia dipilih sebagai negara pertama untuk merintis program kampanye ini; Dan karena keberhasilan proyek rintisan ini di Indonesia, ICEVI memutuskan untuk memperluas proyek ini di negara-negara lain di ASEAN. Beberapa kegiatan yang dilakukan melalui kampanye ini adalah: 1. Mendirikan pusat layanan untuk mahasiswa tunanetra di beberapa perguruan tinggi, yaitu UNJ Jakarta, Perpustakaan Kementerian pendidikan, Yayasan Mitra Netra jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Universitas Islam Negeri Jogjakarta, Universitas Negeri Surabaya, YAPTI Makasar. 2. Keberahsilan kampanye peningkatan akses tunanetra ke pendidikan tinggi juga mempermudah Pertuni melakukkan pendekatan ke Kementerian pendidikan. Pada tahun 2012, Ketua Umum Pertuni menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan untuk program dukungan bagi siswa penyandang disabilitas khususnya tunanetra. Dan nsaat ini Ketua III DPP Pertuni bersama Ketua Umum sedang mendampingi direktur jeneral pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan mengeluarkan peraturan menteri pendidikan tentang pelaksanaan pendidikan inklusif di perguruan tinggi. Ditargetkan peraturan menteri tersebut akan terbit pada bulan September 2014. 3. Menyelenggarakan pelatihan persiapan memasuki perguruan tinggi di medan, Payakumbuh, Makasar, Jogjakarta, Semarang dan Surabaya. Pelatihan ini telah memotivasi lebih dari seratus tunanetra siswa SMA untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 4. Menyelenggarakan seminar untuk mensosialisasikan pendidikan tinggi yang inklusif di Jakarta, Jogjakarta, Surabaya, Semarang dan Makasar. Di tahun 2014-2015 ini, kegiatan serupa akan dilaksanakan di Manado dan Martapura. Seminar ini dihadiri wakil-wakil perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. 5. Menyelenggarakan pertemuan mahasiswa tunanetra tingkat nasional – untuk pertama kali di indonesia – pada Oktober 2013. Pertemuan ini diikuti oleh 40 mahasiswa tunanetra dari 12 propinsi di Indonesia. Hadir sebagai pembicara antara lain Arnt Holte – Presiden World Blind Union dan Larry Campbell – pass President ICEVI. Hasil dari pertemuan ini antara lain adalah adanya inisiatif untuk mendirikan asosiasi mahasiswa tunanetra di Indonesia. 6. Mewakili Pertuni dalam pertemuan-pertemuan ICEVI di tingkat regional ASEAN untuk mendiskusikan perkembangan kegiatan kampanye akselerasi akses tunanetra ke pendidikan tinggi. Menyadari bahwa ada sebagian lembaga pendidikan tinggi yang berada di bawah koordinasi kementerian agama, Surat untuk permohonan audiensi juga disampaikan ke kementerian agama. Setelah melalui proses follow up selama lebih dari satu tahun, akhirnya Ketua III dapat bertemu dengan Dirjen Pendidikan Tinggi Islam, menyampaikan agar lembaga pendidikan Islam mulai dari tingkat dasar, menengah hingga pendidikan tinggi juga menerapkan sistem pendidikan inklusif. Sebagai tindak lanjut, Dirjen pendidikan tinggi Islam berencana mengeluarkan surat edaran, sebagai tahap awal sebelum keluarnya peraturan menteri agama tentang hal tersebut. Ketua III berkontribusi dengan memberikan masukan apa yang perlu disampaikan dalam surat edaran tersebut. Nilai tambah lain dari program kampanye akselerasi akses tunanetra ke pendidikan tinggi adalah, setiap kali program ini mengadakan kegiatan di daerah, senantiasa melibatkan Pertuni setempat. Hal ini menjadi salah satu bentuk pembinaan DPP Pertuni kepada Pertuni daerah setempat. Sejak tahun 2004 Menjadi penasehat untuk proyek low vision Pertuni yang didanai oleh CBM. Dan Sejak tahun 2012 mengkoordinatori proyek low vision tersebut. Di bawah koordinasi Pertuni, layanan low vision yang semula berada di bawah lembaga lain telah dikembangkan menjadi layanan yang lebih demokratis, yaitu berorientasi pada pilihan klien yang dilayani. Meski proyek low vision akan berakhir pada bulan September 2014, sebagai tunanetra yang juga menyandang low vision saya tetap berkomitmen memperjuangkan pengembangan layanan low vision, terutama di rumah sakit milik pemerintah. Hal ini telah mulai dilaksanakan saat saya memimpin delegasi DPP Pertuni beraudiensi dengan Menteri Kesehatan pada bulan Maret 2014. Pada pertemuan tersebut, delegasi DPP Pertuni menyampaikan agar layanan low vision ada sekurang-kurangnya di rumah sakit negeri tingkat kabupaten/kota, dan penyediaan alat bantu low vision menjadi bagian dari tanggungan sistem jaminan kesehatan nasional. Respon Menteri kesehatan sangat positif, dan berjanji akan memasukkan hal tersebut pada amandemen peraturan menteri kesehatan tentang jaminan kesehatan nasional. Pada tahun 2012, memimpin delegasi Pertuni yang terdiri dari 8 tunanetra untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan dan “disability inclusive development” di Nossal Institute – Universitas Melbourne, Australia. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengurus Pertuni dalam memimpin organisasi baik di tingkat nasional maupun propinsi. Pemilihan peserta dilakukan melalui proses seleksi oleh DPP Pertuni. Peserta terdiri dari Jimmy Triyanto dan Tantri Maharani dari DPD Jatim, Fandy Dawenan dan Mohamad Arifin dari DPD sulsel, Suryandaru dari DPD Jateng, Fareni Rosmeri dari Bandung, Irma Hikmayanti dari DPP. Dalam agenda-agenda penting DPP pertuni, peran yang saya lakukan adalah: 1. Anggota panitia pengarah Munas VI Pertuni 2004, bertanggungjawab menyelenggarakan forum perempuan. 2. Menjadi ketua panitia pengarah rakernas Pertuni tahun 2007. 3. Menjadi ketua panitia pengarah Munas VII Pertuni tahun 2009. 4. Menjadi anggota panitia pengarah rakernas Pertuni 2011. 5. Menjadi sekretaris Munas VIII Pertuni 2014. Dalam kegiatan keorganisasian, saya selalu mengedepankan proses kaderisasi, dengan mendorong pengurus yang lebih muda untuk menjalankan peran-peran penting dalam organisasi Pertuni. Hal ini saya lakukan, karena saya percaya “learning by doing” – belajar sambil/dengan cara melakukan adalah cara paling efektif membantu generasi muda tumbuh menjadi tunanetra, pengurus Pertuni yang lebih berkualitas. IV. Peran dalam gerakan disabilitas tingkat nasional. 1. Mewakili Pertuni dalam mendorong dan melakukan advokasi untuk ratifikasi konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas, yang akhirnya disahkan dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2011. 2. Mewakili Pertuni menjadi anggota tim penusun naskah RUU disabilitas sebagai domestikalisasi konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas. Naskah RUU tersebut telah diserahkan ke badan legislasi nasional, dan diharapkan dapat disahkan pada akhir September 2014. UU Disabilitas baru ini merupakan undang-undang hak asasi manusia, sehingga bersifat implementatif – dapat langsung diterapkan. Beberapa hal baru yang diatur dalam UU disabilitas ini antara lain akan adanya komisi nasional disabilitas indonesia KNDI, adanya mekanisme koordinasi di dalam pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah dalam pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas agar lebih efektif, adanya konsesi atau hak untuk mendapatkan potongan biaya di bidang-bidang tertentu guna membantu meringankan biaya hidup warga negara penyandang disabilitas. 3. Aktif dalam gerakan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi perempuan disabilitas baik melalui Pertuni maupun dengan kerja sama /berpartisipasi di organisasi perempuan disabilitas. V Peran di organisasi tingkat regional dan internasional. 1. Menjadi anggota regional executive commettee ICEVI Asia Timur – mewakili Pertuni – pada tahun 2010-2012 2. Menjadi anggota South East Asia executive – world Blind Union regional ASEAN, sejak 2013-2016. 3. Mewakili Indonesia pada Wrold Blind Union Asia Pacific sebagai contact person untuk isu low vision VI. Visi dan Misi Sebagai Calon Ketua Umum Pertuni Masa Bakti 2014-2019. Visi: Pertuni tumbuh menjadi organisasi modern, yang konsisten memperjuangkan aspirasi tunanetra guna peningkatan kualitas hidup mereka, pembela hak-hak tunanetra, baik di tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota. Tunanetra Indonesia menjadi sumber daya manusia yang cerdas, mandiri, dan dapat berperan di masyarakat yang inklusif. Misi. 1. Melakukan konsolidasi di tingkat DPP Pertuni guna pengembangan Pertuni menjadi organisasi modern, yang memahami isu-isu strategis di bidang disabilitas, dan siap menjadi partner pemerintah untuk pengembangan kebijakan yang menerapkan paradigma disability inclusive development, yang berorientasi pada pemenuhan hak penyandang disabilitas. 2. Melakukan pembinaan Pertuni daerah agar Pertuni Daerah yang ada memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai organisasi kemasyarakatan tunanetra penyalur aspirasi tunanetra serta tumbuh menjadi organisasi modern. 3. Melanjutkan dan mengembangkan langkah advokasi untuk: • Segera disahkannya RUU disabilitas menjadi undang—undang • Mengawal pelaksanaan Undang-Undang disabilitas baru tersebut guna penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di semua aspek kehidupan. 4. Memprioritaskan pembinaan daerah di wilayah Indonesia yang masih tertinggal, baik di Indonesia bagian barat, tengah maupun timur. 5. Menyelenggarakan program pemberdayaan ekonomi tunanetra melalui kerja sama dengan elemen masyarakat lain serta kementerian/lembaga pemerintah, agar tunanetra Indonesia tumbuh menjadi manusia yang berdaya secara ekonomi. 6. Melindungi tunanetra dari tindakan diskriminatif dengan melakukan advokasi jika trjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dialami tunanetra. Jika perlakuan diskriminasi ini terjadi di daerah, akan mendorong pengurus Pertuni daerah bersangkutan melakukan advokasi dengan melakukan bimbingan dan pendampingan. 7. Melanjutkan dan mengembangkan kaderisasi kepemimpinan di kalangan generasi muda tunanetra guna keberlanjutan perjuangan Pertuni. 8. Memprioritaskan program pemberdayaan perempuan tunanetra guna meningkatkan partisipasi perempuan tunanetra di masyarakat. 9. Memulai dukungan bagi penyandang MDVI – multy disabled visually impaired – penyadang tunanetra plus disabilitas lain. Dukungan tersebut diprioritaskan pada bidang pendidikan dan kemandirian hidup serta dukungan apa yang dapat dilakukan pada keluarga yang memiliki anggota keluarga MDVI. 10. Mendorong orang tua yang memiliki anak tunanetra untuk terhimpun dalam organisasi dan turut berperan menyuarakan, memperjuangkan dan membela hak-hak anak-anak tunanetra. 11. Menjalin kerja sama dengan organisasi disabilitas lain dan elemen masyarakat lain dalam perjuangan mencapai tujuan organisasi Pertuni. Visi dan misi ini akan dituangkan dalam program kerja DPP Pertuni, yang berpedomankan garis besar program Pertuni periode 2014-2019 yang akan disahkan dalam Munas VIII Pertuni. Menyadari peran strategis Pertuni sebagai salah satu organisasi disabilitas di Indonesia, menjadi Ketua Umum Pertuni merupakan tugas mulia. Menyadari bahwa Pertuni adalah wahana perjuangan tunanetra, maka, menjadi Ketua Umum Pertuni berarti memberi; Memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk memperjuangkan kepentingan tunanetra di Indonesia, agar tunanetra dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualitas sepanjang waktu. Contact: Mobile: 081511478478 Email: aria.indrawati@gmail.com